undang undang tentang apotek. PERUNDANGAN TENTANG SUMBER DAYA APOTEKER 3 PP RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Permenkes RI Nomor 889/Menkes /Per /v/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Permenkes RI No. undang undang tentang apotek

23 tahun 1992 tentang Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; Kefarmasian di Apotek. 3 7. Si. BAB I . Dalam halaman ini akan berisi “Daftar Lengkap Regulasi Kefarmasian yang Wajib Diketahui Apoteker “. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Masukan kami terima paling lambat 7 Juni 2021 melalui emailUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Petugas Apotek memberikan informasi tentang efek samping obat kepada saya 4. tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (3). 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berwenang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 No. PP ini mengatur mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Pasal 14. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang. 2 Dasar Hukum Pelanggaran. 3) Apotek rekanan akan menerima pesanan obat dari penyelenggara PSEF kemudian akan memproses dan mengirimkan obatnya ke pelanggan, setelah diterima obatnya Apotek akan mendapatkan resep aslinya. Unduh Version Diunduh 155246 Ukuran Dokumen 192. bahwa jabatan fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya yang. PP No. NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. 97 MB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Rabu, 31 Maret 2021 Diperbarui Rabu, 31 Maret 2021 Permenkes 376 2009 Petunjuk Teknis […]Pedoman Visite untuk Apoteker. 131 Tahun 1960) 2. Tenaga kefarmasian yang menjual obat ilegal, dalam hal ini adalah PCC, dapat dijerat dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1. 541). Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga sedang dalam proses pengesahan menjadi Undang-Undang. PP 51-2009 Pekerjaan Kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 10. Peraturan Menteri Kesehatan NO. UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah No. Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek juga menyebutkan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya ( Menkes, 2017 ). 37, Tambahan Lembaran Negara No. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga ini bertujuan untuk memberikan informasi dan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan terutama apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat dalam hal pengelolaan obat rusak dan. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek masih belum memenuhi kebutuhan. Untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri 2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek ( Menkes, 2017 ). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); -2- 2. 2. Download. 2. Aturan yang mendasari izin pendirian apotek adalah: Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang. 889 tahun 2011 pada pasal 17, 18 dan 19. Tembusan: Direktur Utama BPJS Kesehatan. UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Klik daftar regulasi yang ingin didownload/diunggah yang bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Binfar dan Alkes) Kementrian Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik 4. Diunduh 26520. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi: 1) Hak atas perlindungan 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners) , tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus); d. Selamat mencoba! 10 Pharmacetical Care Memahami tentang prinsip pharmacetical care termasuk pelayanan di apotek dan instalasi farmasi Peraturan Menteri Kesehatan No 1332 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotek. 120 -4- pada satuan kerja yang menyelenggarakan. farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga f2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia. Undang-undang baru tentang Narkotika; Mengingat : 1. Perundang-undangan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 1 Tinjauan Umum tentang Apotek Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, definisi apotek adalah sarana. 7. 10. Undang-Undang No. Jawab : Apotek merupakan satu diantara sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur dalam : a. Unduh Version Diunduh 27276 Ukuran Dokumen 408. Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang No. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, apoteker memiliki kewenangan sebagai berikut. 73 Tahun 2016 terkait Pelayanan Konseling Apoteker dengan mengisi formulir 6 dan 7. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303); 6. Seorang apoteker juga bertugas menyeleksi obat-obat yang masih dapat digunakan maupun obat kedaluwarsa. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Permenkes. a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah (PP) NO. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. Untuk menghasilkan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap berbagai Tindak Pidana yang ada di dalam Wetboek van Strafrecht sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24, Undang-undang No. Dalam perdagangan online ini, tentu saja penjualan obat-obatan juga termasuk di dalamnya. 36 TENTANG TENAGA KESEHATAN. Unduh. diatas dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Psikotropika. b. Nuzlil Laily. Download Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Cari 50. Ketentuan itu ditegaskan lagi dalam. a. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang RI NO. 26 Tahun 1965 tentang Apotik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. ATAS. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Isi UU Kesehatan yang Baru Disahkan. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA): Bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kefarmasian (KFN) kepada apoteker yang telah diregistrasi sebagai bukti bahwa. Dalam peningkatan mutu dan pelayanan kefarmasian diapotek. Senin, 29 Maret 2021. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Kefarmasian di Apotek; Mengingat : 1. DPR RI resmi mengesahkan Omnibus Law RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan di sidang paripurna DPR RI pada masa persidangan V Tahun 2022-2023, Selasa (11/7/2023). Senin, 29 Maret 2021. Jadi untuk melakukan praktik atau bekerja di pelayanan kefarmasian, apoteker harus memperoleh Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). **) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. 4. Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Sedangkan untu biaya. Sc. Belum Tersedia. 541); 2. Undang-Undang Obat Keras (Stablad. 72, BN. 5 Th 2022 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan-signed. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran. 1 Tinjauan Umum tentang Apotek Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, definisi apotek adalah sarana. Mengingat : 1. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 56 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 26 Oktober 2020 Diperbarui Jumat, 6 November 2020 Permenkes 26 Tahun 2020 tentang […]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. E. Lalu,. (Daftar sesuai Lampiran 1) € € € € € Sehubungan dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Kepmenkes no 924 tahun 1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 18); 3. Petugas Apotek memberikan informasi tentang bentuk obat yang akan saya gunakan 3. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Dalam kegiatannya, obat racikan dari apotek tersebut diedarkan ke toko obat, pasar, toko kelontong, dsb. Belum Tersedia. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Permenkes Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik 2. Kajian teoretis berisi tinjauan kepustakaan mengenai apoteker; tenaga kefarmasian, pelayanan kefarmasian, pendidikan kefarmasian, sertifikasiPasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017. Suatu saat, di tengah jalan dilakukan pemeriksaan KTP oleh polisi, Sinsei ini ternyata seorang imigran gelap. Defenisi Apotek Berikut adalah beberapa definisi apotek :. Undang-Undang No23 Tahun 2014 tentang mor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. Surat Izin Apotik Baru. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik. 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Saat ini telah banyak apotek resmi maupun yang tidak resmi membuka layanan apotek online di Indonesia. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. 01/2020 tentang Aktuaris. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; Mengingat : 1. Tambahan Lembaran Negara No. InfoASN. Kode etik apoteker memuat kewajiban profesi ini. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-UndangKETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor : 922/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK MENTERI KESEHATAN MENIMBANG : a. ketenagaan. 922/MENKES/SK/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. 1 Sejarah /Riwayat Apotek Megah Terang Apotek Megah terang didirikan pada tanggal 11 Juni 2011. Dengan adanya UU tersebut maka Pemerintah dapat menutup kota kota tertentu untuk. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. (3). Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023. MENTERI KESEHATAN TENTANPENETAPAN G DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika2. Peraturan Pemerintah Nomor 41/1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker; 11. E. Menurut PP No. 30 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Selasa, 1 Desember 2020 Diperbarui Kamis, 8 April 2021 PP. “Dokter-dokter” : Mereka yang menjalankan praktek-praktek pengobatan dan yang memegang wewenang menurut peraturan-peraturan yang berlaku. SURAT PERMOHONAN DIATAS MATERAI Rp. Undang-Undang No. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDOI,IESIA 2. 79 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 29 Maret 2021 Diperbarui Senin, 29 Maret 2021 Permenkes 3-2021 Perubahan Penggolongan, Pembatasan, […]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. 21 tahun 1990 tentang Masa Bakti Apoteker, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. Apotek sekarang sudah banyak kita temui baik di perkotaan ataupun di daerah pedesaan. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan. Jumlah Dokumen 1. Permenkes No. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Undang-Undang No. 4. Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Farmasi perlu ditetapkan peraturan mengenai apotik; Mengingat: 1. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi; Mengingat : 1. 0502/1/9753/2021 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Apoteker Elektronik (S-STRA) pada tanggal 13 Desember 2021. PERATURAN MENTERI KESEHATAN . Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. XXXVIII Tahun XXIX' (2017) Varia Hukum. Undang-undang No. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun. PERMENKES NO. Perautran Pemerintah No. Undang-Undang Nomor . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU). 1, beberapa obat yang semula OWA berubah menjadi obat bebas terbatas atau obat bebas. Diunduh 28404. Buku Kolaborasi Seluruh Negeri Menanggulangi Pandemi. ABSTRAK PERATURAN. 32, jdih. PMK No. A. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK . Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Indonesia. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tertulis pengertian dari sediaan farmasi. Tugas dan fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucap sumpah. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Meskipun terlihat rumit, ketentuan dan tata cara pemberian perizinan apotek yang terbaru menurut Permenkes tetap dibutuhkan agar semua badan usaha apotek terorganisir dengan baik. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian telah disebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Apoteker. Terkait pertanyaan Anda soal kelalaian dalam memberikan obat, sebagai pelaku usaha, apoteker salah satunya dilarang untuk tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.